JEMBER – Anggota Komisi B dan Komisi C Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jember hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan petani yang kesulitan irigasi.
Sejumlah perwakilan petani dari Kelurahan Antirogo mengadukan persoalan saluran irigasi yang tersumbat dan diduga tertutup oleh pembangunan perumahan, sehingga berimbas pada minimnya pasokan air untuk sawah hingga menyebabkan gagal panen, senin 17 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, hadir para petani dan perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Para petani menjelaskan bahwa air dari saluran tersier irigasi sudah tidak lagi mengalir ke lahan mereka sejak adanya pembangunan perumahan yang diduga menutup aliran air. Kondisi tersebut memaksa petani menyedot air dari sungai dengan pompa, yang membutuhkan biaya tinggi. Namun upaya itu tetap tidak mencukupi, sehingga sebagian petani mengalami gagal panen.
Anggota Komisi B DPRD Jember dari Fraksi PKS, Mangku Budi Heri Wibowo mengatakan bahwa pengembang seharusnya tidak mengambil hak-hak petani secara tidak wajar.
Menurutnya, masalah seperti ini harus dituntaskan. “Tadi salah satu perwakilan petani mengatakan bahwa persoalan ini ternyata sudah lama terjadi dan sudah ada mediasi, namun tidak ada hasilnya,” ujar Mangku Budi.
Mangku mengungkapkan bahwa DPRD juga mengundang pihak pengembang, namun tidak hadir. “Kalau semua hadir, kami kan bisa melihat dari sudut pandang kedua belah pihak, duduk bersama dan mencari solusinya,” ungkapnya.
Dia menyayangkan ketidakhadiran pihak pengembang dalam RDP tersebut. “Kami menyayangkan pengembang yang diundang tidak hadir. Akhirnya kami hanya bisa menerima penjelasan dari OPD serta mendengar langsung keluhan masyarakat,” jelas Mangku Budi.
Menurutnya, DPRD Jember berencana menjadwalkan ulang RDP dengan mewajibkan kehadiran pihak pengembang guna mencari solusi atas persoalan irigasi yang tersumbat. Fraksi PKS bersama anggota komisi B & C berkomitmen memastikan hak-hak petani kembali terpenuhi. [humas]
