Jember – Anggota DPRD Kabupaten Jember, H. Mangku Budi Heri Wibowo, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat Desa Rowotengah. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan, pertanian, serta kebutuhan infrastruktur desa.
Dalam sesi dialog, warga yang diwakili Imam Sanjoto menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan, siapa pihak yang mengelola, serta lokasi realisasi program pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Selain itu, persoalan pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan utama para petani. Warga mempertanyakan sistem pembatasan distribusi pupuk yang dinilai belum memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Mereka mengungkapkan bahwa untuk lahan seluas sekitar satu bahu, alokasi pupuk yang diterima hanya sekitar lima sak dalam setahun, sehingga dinilai belum mencukupi kebutuhan produksi pertanian.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan aspirasi mengenai pembangunan plengsengan di wilayah desa. Dijelaskan bahwa usulan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sehingga diperlukan koordinasi lintas pemerintahan agar dapat direalisasikan.
Sejumlah warga turut menyampaikan pengalaman mereka terkait distribusi pupuk pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai belum merata, sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kepada petani dapat semakin baik di masa mendatang.
Sementara itu, H. Heru mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan gorong-gorong serta penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur, mengingat kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Mangku Budi Heri Wibowo menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada. Ia juga berkomitmen mendorong peningkatan transparansi penggunaan anggaran daerah, memperjuangkan kebutuhan petani, serta mengawal pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Reses merupakan momentum untuk mendengar langsung suara masyarakat. Seluruh aspirasi ini akan kami bawa ke pembahasan di DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujar H. Mangku Budi Heri Wibowo.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga kebijakan pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata yang dirasakan warga.
