JEMBER – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar lebih efektif, berorientasi publik dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan dalam pandangan akhir rapat paripurna DPRD Jember pada hari jum’at, 28 November 2025.
Ketua FPKS, H Nanang M Nasir melalui juru bicaranya mengungkapkan bahwa fraksi PKS mengapresiasi upaya percepatan yang telah dilakukan bupati, seperti penyusunan dokumen perencanaan yang lebih awal, peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah serta penguatan pengendalian lapangan.
“Namun demikian, kami tetap menegaskan bahwa penumpukan pekerjaan diakhir tahun harus dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas pembangunan dan membuka ruang terjadinya inefisiensi,” jelasnya.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah untuk menjaga kualitas hasil kerja meskipun pada musim penghujan. Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kegiatan fisik dapat selesai tepat waktu.
“Selanjutnya, kami berharap pemerintah daerah juga memperbaiki pola kerja dan manajemen pelaksanaan secara berkelanjutan agar serapan anggaran lebih optimal dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Fraksi PKS menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota Pengantar R-APBD 2026 Kabupaten Jember Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan Penyusunan dan pelaksanaan APBD bukan sekadar dokumen anggaran dan hanya tanda tangan lembaran diatas kertas akan tetapi komitmen politik pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat.
“PKS tidak akan membiarkan APBD disusun tanpa arah yang jelas dan tanpa keberpihakan yang tegas kepada masyarakat,” pungkasnya. [humas]
