JEMBER – Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PKS, Ahmad Rusdan, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember.
Meski memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Jember mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan membaiknya sejumlah indikator ekonomi daerah, Ahmad Rusdan menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai sekitar 68,93 persen. Menurut Ahmad Rusdan, rendahnya serapan anggaran pembangunan fisik menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus dirasakan masyarakat secara nyata. Rendahnya realisasi belanja modal perlu menjadi bahan evaluasi serius agar tidak menghambat percepatan pembangunan di Kabupaten Jember,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp648 miliar. Ahmad Rusdan menilai angka tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik karena besarnya SiLPA tidak hanya mencerminkan pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Di satu sisi kita bersyukur kondisi keuangan daerah terjaga, tetapi di sisi lain masyarakat tentu berharap anggaran yang tersedia dapat segera diwujudkan dalam bentuk program dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengingatkan agar perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku UMKM yang saat ini masih berjuang menguatkan ekonomi pasca berbagai tantangan yang terjadi beberapa tahun terakhir. Optimalisasi PAD, menurut PKS, harus dilakukan melalui perbaikan sistem, digitalisasi layanan, dan penutupan potensi kebocoran pendapatan.
Dalam sektor ketahanan pangan, Ahmad Rusdan menegaskan pentingnya keberpihakan kepada petani lokal. Fraksi PKS mendorong agar cadangan pangan daerah tidak sekadar menjadi stok pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan harga hasil panen petani Jember.
Mengakhiri pandangannya, Ahmad Rusdan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Fraksi PKS merupakan bentuk komitmen untuk memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami mendukung seluruh proses pembangunan di Kabupaten Jember. Namun dukungan tersebut harus dibarengi pengawasan dan masukan konstruktif agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
