JEMBER – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Jember menyoroti beberapa hal dalam rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, 4 juli 2024.
Ketua fraksi PKS, Ahmad Dhofir Syah SKep memberikan catatan kepada bupati terkait RPJPD tersebut. Dhofir mengatakan, RPJPD sejatinya adalah acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap lima tahunan, sampai 2045.
Siapapun Bupati yang akan memimpin nantinya, dalam pembuatan atau penyampaian visi misinya paling tidak harus berada dalam koridor RPJPD yang sudah tertuang dan mendapatkan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Inilah yang membuat rapat paripurna kali ini menjadi momen langka, karena akan dilakukan kembali 20 tahun yang akan datang,” paparnya saat memberikan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Dalam hal rancangan kerangka ekonomi daerah, Dhofir menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah serta rencananya harus bisa tertuang jelas, terarah dan terukur berdasarkan baseline data yang ada saat ini.
“Sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian, sejauh mana potret Kabupaten Jember dalam 20 tahun kedepan,” ungkapnya.
Dhofir juga meminta, rekomendasi pansus atas pelayanan urusan wajib pemerintah daerah harus bisa diselaraskan dalam Raperda RPJPD yang akan dikirim ke pemprov, baik itu masalah Pendidikan, Kesehatan maupun sosial.
Fraksi PKS juga menyoroti substansi arah kebijakan yang akan diambil dalam 20 tahun kedepan. Diantaranya adalah:
1. Keterpenuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dibidang Pendidikan, baik jenjang SD, SMP dan sederajat, dimana saat ini masih terjadi ketimpangan antara sekolah yang berada di perkotaan dan pinggiran, termasuk tingkat kesejahteraannya.
“termasuk juga SDM dibidang Kesehatan yang kontribusinya tidak bisa dinafikan untuk bisa mengawal Kesehatan masyarakat. Mulai dari bayi, balita, bumil, bufas, buteki, catin, PUS dan WUS serta lansia, supaya tetap terjamin kesehatannya”, paparnya.
2. Dibidang Pertanian dan ketahanan pangan juga harus diperhatikan, terutama terkait Pemenuhan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada disetiap desa dan kelurahan.
3. Singkronisasi dan updating data dari masing – masing OPD harus bisa menjadi prioritas. Karena ini adalah modal dasar untuk bisa mengetahui data-data riil masyarakat Jember.
“Baik itu menyangkut angka kemiskinan, data penerima bansos, data rumah tidak layak huni (RTLH) serta data- data lainnya. Sehingga kabupaten Jember kedepan hanya punya satu Data (One Data) yang bisa jadi rujukan dan pegangan untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD),” ungkap Dhofir.
4. FPKS juga berharap optimalisasi di dunia pariwisata dan sinergitas dengan infokom, baik berupa program digitalisasi promosi maupun akses pelayanan informasi yang bisa merata di seluruh wilayah kabuaten Jember.
“Tidak ada lagi ketimpangan informasi dalam 20 tahun kedepan,” pungkasnya. [humas]
Dewan Pengurus Daerah